Disesalkan, Bentrokan Antara TNI AD dan Polisi di Ternate

Ternate, Patroli
Sejumlah kalangan di Maluku Utara (Malut) menyesalkan terjadinya bentrokan antara sejumlah oknum TNI AD dan oknum anggota polisi di Ternate, Senin (24/9), apalagi terjadi dalam bulan Ramadan.
“Mereka itu (TNI dan Polisi) adalah penegak hukum dan pengayom masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan sangat disesalkan,” kata tokoh masyarakat Ternate, Usman ketika dimintai komentarnya terkait kasus tersebut di Ternate, Rabu (26/9).
Bentrokan antara sejumlah oknum anggota TNI AD dan oknum anggota polisi di Ternate pada Senin subuh, mengakibatkan dua anggota polisi tewas tertusuk senjata tajam serta lima anggota polisi dan dua anggota TNI AD mengalami luka tembak dan luka tusuk senjata tajam.
Seorang tokoh agama di Ternate Ridwan Dero mengatakan, bentrokan tersebut bisa melahirkan anggapan di masyarakat bahwa TNI dan polisi saja bisa bentrok, mengapa masyarakat tidak bisa. “Jika masyarakat sampai beranggapan seperti itu, tentu sangat riskan, mengingat di daerah ini pernah terjadi konflik antarwarga, “ tuturnya.
Oleh karena itu, bentrokan tersebut harus diselesaikan secara baik agar tidak membawa bias buruk bagi masyarakat.
Menurut dia, pimpinan TNI dan polisi di Malut diharapkan dapat mengendalikan anggotanya agar di masa mendatang kasus seperti itu tidak terulang lagi. Seorang pengusaha di Ternate, Nurdin juga menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut, karena bisa mempengaruhi upaya membangun dunia usaha di Malut, terutama dalam upaya mendorong masuknya pengusaha dari luar Malut untuk berinvestasi.
Sejak terjadinya konflik sosial di Malut beberapa tahun silam, pengusaha dari luar Malut menganggap Malut tidak aman untuk berinvestsi. Terjadinya bentrokan antara oknum TNI AD dan Polri tersebut dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha dari luar Malut takut berinvestasi di Malut.
Gubernur Malut Drs Thaib Armaiyn juga menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut dan berharap dapat diselesaikan secara baik.
Masyarakat Malut diminta tetap tenang dan mewaspadai kemungkinan adanya pihak lain yang ingin memanfaatkan kasus tersebut untuk mengacaukan daerah ini, terutama dalam pelaksaanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur Malut akhir Oktober 2007.