AWAN KELABU MENYELIMUTI SUMENEP

DIBALIK MASUKNYA 4 TERSANGKA KORUPSI KE PENJARA

New Patroli Sumenep.
Keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus dugaan koropsi di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep patut di dukung, satu-persatu para tersangka dimasukkan oleh pihak kejaksaan di balik jeruji. Bulan Suci Rhamadan mereka semua ditangkap dan menyerahkan diri. Bila selama ini mereka main kucing-kucingan dengan pihak penegak hukum.
Masuknya Abd. Syukur dan Moh. Toha disambut masyarakat Sumenep dengan harapan akan membuat efek jera terhadap para pejabat-pejabat lain untuk melakukan tindakan korupsi. Namun tidak demikian halnya ketika Masuni masuk ke balik jeruji tahanan, banyak pro dan kontra terjadi dimasyarakat dengan masuknya pengolah keuangan Pemkab. Sumenep itu.
Kyai Rahem Usymuni adalah salah satu tokoh Kyai yang mendukung penuh langkah pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang sekarang terjadi di Sumenep. Kepada News Patroli Kyai. karismatik yang berambut gondrong itu memaparkan bahwa, Masuni selama ini tidak mau menyerahkan diri, itu ada dua hal, pertama karena dia mungkin takut masuk penjara. Kedua karena ada sesuatu hal yang dirahasiakan atau mungkin dia mau membela seseorang dan diantaranya Bupati. Dalam upaya mencari suatu permasalahan agar supaya tuntas agar dapatnya pihak penegak hukum mungusut dulu dari Bendaharanya, apabila dalam suatu organisasi apapun apabila bendaharanya bersih maka pimpinannya juga bersih. Namun apabila bendaharanya telah salah dan atau koruptor maka kemungkinan pimpinan atau ketuanya juga koruptor. Menurutnya juga ngumpetnya Masuni selama ini harus di cermati oleh pihak kejaksaan kenapa dia ngumpet. Sebab, Sumenep menurut Kyai Rahem adalah sarangnya koruptor. Ketika ditanya, apakah ngumpetnya Masuni sengaja disembunyikan oleh pihak yang punya kepentingan, dengan tegas cucu K.H. Usymuni ini mengatakan, pasti dan saya tegaskan bahwa itu adalah Bupati jawabnya singkat.
Investigasi News Patroli di lapangan dengan masuknya Masuni ke penjara, banyak kalangan LSM dan masyarakat yang membela bahkan anggota dewan pun ikut-ikutan pasang badan. Anggota FAR (Fraksi Amanat Rakyat) Sumenep, Malik Efendi telah menyurati kejaksaan untuk meminta penangguhan penahanan Masuni. Tokoh politik yang sebelumnya dikenal kritis ini, berharap paling tidak ada perubahan status tahanan dari tahanan kurungan menjadi tahanan kota.
Statement Malik, Santoso dan beberapa LSM kembali mendapat tanggapan dari Kyai Rahem. Pada tanggal 22 September 2007, pengasuh Ponpes Tarate ini menyebarkan himbauan kepada masyarakat Sumenep, yang bertempat di perempatan lampu merah kota dan juga di tempat keramaian lain, masyarakat diajak untuk mencermati setiap langkah dalam proses hukum kasus korupsi di Sumenep. Dalam selebarannya yang juga di terima News Patroli Kyai Rahem mempertanyakan Statement dari Malik, Santoso dan juga beberapa LSM. Pada intinya kunci dari segala kebocoran anggaran adalah keuangan. Kalau sekarang ini, bagian keuangan dalam proses hukum untuk membuka kebenaran tiba-tiba ada orang atau elemen tertentu yang mau menghambat proses hukum, ada apa dengan mereka? Dan diminta kepada pihak kejaksaan agar bersungguh-sungguh mencari, memproses dan membawa Saudara tersangka korupsi ESDM ke Rutan. Agar kebenaran itu segera terbuka dan masyarakat tahu persoalan yang sebenarnya.
Selang beberapa hari setelah Kyai Rahem menyebarkan selebaran akhirnya pada tanggal 25 September 2007 tersangka dugaan korupsi kepala kantor di ESDM Fadilah juga masuk penjara. Dengan masuknya 4 tersangka itu lengkap sudah koruptur yang selama ini menjadi buron dari pihak kejaksaan namun tidak tertutup kemungkinan masih banyak koruptor-koruptor lain yang menunggu giliran untuk menemani mereka. (Edy).

Disesalkan, Bentrokan Antara TNI AD dan Polisi di Ternate

Ternate, Patroli
Sejumlah kalangan di Maluku Utara (Malut) menyesalkan terjadinya bentrokan antara sejumlah oknum TNI AD dan oknum anggota polisi di Ternate, Senin (24/9), apalagi terjadi dalam bulan Ramadan.
“Mereka itu (TNI dan Polisi) adalah penegak hukum dan pengayom masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan sangat disesalkan,” kata tokoh masyarakat Ternate, Usman ketika dimintai komentarnya terkait kasus tersebut di Ternate, Rabu (26/9).
Bentrokan antara sejumlah oknum anggota TNI AD dan oknum anggota polisi di Ternate pada Senin subuh, mengakibatkan dua anggota polisi tewas tertusuk senjata tajam serta lima anggota polisi dan dua anggota TNI AD mengalami luka tembak dan luka tusuk senjata tajam.
Seorang tokoh agama di Ternate Ridwan Dero mengatakan, bentrokan tersebut bisa melahirkan anggapan di masyarakat bahwa TNI dan polisi saja bisa bentrok, mengapa masyarakat tidak bisa. “Jika masyarakat sampai beranggapan seperti itu, tentu sangat riskan, mengingat di daerah ini pernah terjadi konflik antarwarga, “ tuturnya.
Oleh karena itu, bentrokan tersebut harus diselesaikan secara baik agar tidak membawa bias buruk bagi masyarakat.
Menurut dia, pimpinan TNI dan polisi di Malut diharapkan dapat mengendalikan anggotanya agar di masa mendatang kasus seperti itu tidak terulang lagi. Seorang pengusaha di Ternate, Nurdin juga menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut, karena bisa mempengaruhi upaya membangun dunia usaha di Malut, terutama dalam upaya mendorong masuknya pengusaha dari luar Malut untuk berinvestasi.
Sejak terjadinya konflik sosial di Malut beberapa tahun silam, pengusaha dari luar Malut menganggap Malut tidak aman untuk berinvestsi. Terjadinya bentrokan antara oknum TNI AD dan Polri tersebut dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha dari luar Malut takut berinvestasi di Malut.
Gubernur Malut Drs Thaib Armaiyn juga menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut dan berharap dapat diselesaikan secara baik.
Masyarakat Malut diminta tetap tenang dan mewaspadai kemungkinan adanya pihak lain yang ingin memanfaatkan kasus tersebut untuk mengacaukan daerah ini, terutama dalam pelaksaanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur Malut akhir Oktober 2007.

MOBIL DINAS

Sumenep-JATIM. PATROLI.

Di era reformasi dan era keterbukaan dimana masyarakat telah kritis masih ada saja oknum pemerintah yang dengan sombong dan angkuhnya menentang kebijakan pemerintah. Pemerintahan yang dibawah kepemimpinan Presidan SBY dengan sangat getol untuk menindak para pelaku KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Namun rupanya himbauan SBY tidak digubris oleh Suyit selaku Kepala PLN di Kecamatan Gayam Spudy.Suyit dengan leluasa menggunakan fasilitas Negara yaitu Mobil Dinas PLN untuk kepentingan pribadinya. Mobil Dinas yang seharusnya digunakan kepentingan operasional PLN dengan lelaki yang beristri dua ini digunakan untuk memuat sapi, ketika wartawan News Patroli memergoki saat Suyit mengangkut sapi dan mencoba untuk melakukan konfirmasi dengan sombong Suyit mengatakan, “silakan saja saya di ekspos atau diberitakan paling-paling saya ditegor oleh atasan” jawabnya sombong. Ketika permasalahan tersebut mau dikonfirmasikan ke Manajer PLN Sumenep dua kali News Patroli datang namun tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan sibuk. News Patroli hanya ditemui staf dan satpam yang tidak bisa memberikan komentar apa-apa. Menurut Ketua LSM MMG (Media Monitor Group) Wiyono AS, apa yang dilakukan oleh Suyit adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang bagaimanapun Suyit telah menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadinya. Dia telah melakukan tindak pidana Korupsi dimana bensin yang digunakan untuk memuat sapi adalah milik Negara. Dan kerusakan yang akan ditanggung pada Mobil Dinas tentu akan menggunakan anggaran pemerintah, jadi sudah sangat jelas Suyit melakukan penyelewengan. Untuk itu Wiyono meminta agar supaya pihak yang berkompeten untuk melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap prilaku Suyit.